Orang Kaya Tak Berdaya

Sudah beberapa bulan terakhir ini lampu jalan di Kompleks X mati semua. Padahal di situ berdiri rumah-rumah megah nan cantik. Rasanya aneh aja gitu kalau lihat deretan rumah yang bagus tapi jalanannya gelap-gulita.
Karena resah, akhirnya Pak P yang tinggal di kompleks itu bertanya kepada tangan kanannya Pak RT yang kebetulan adalah satpam kompleks. (Ngomong-ngomong, kenapa tangan kanannya Pak RT selalu satpam? Kayaknya dalam pemilihan tuh nggak usahlah butuh Wakil Ketua RT, yang lebih penting adalah pemilihan satpam..)
Kenapa dulu-dulu lampu jalan selalu nyala, tapi sekarang mati semua? Apakah karena musim hujan, lampu jalan jadi rusak, dan tukang listrik nggak utak-atik lantaran takut kesetrum? Tapi musim hujan sekarang sudah mulai berlalu, nyamuk-nyamuk kemarau yang kering sudah mulai berdatangan, jadi kayaknya nggak logis kalau tukang listrik masih takut kesetrum juga.

Maka satpam menjawab, nggak cuman Kompleks X yang lampu jalannya mati. Tapi juga Kompleks Y, bahkan Kompleks Z yang letaknya beberapa kilo dari situ juga ikutan mati. Dan semuanya adalah real estate, yang mana penghuninya rata-rata tajir-tajir.

Bukannya PLN sentimen sama kompleks-kompleks itu. Masalahnya gini, kan baik Kompleks X, Y, maupun Z dulu sama-sama bagian dari Kabupaten K. Tetapi sudah beberapa waktu terakhir Kabupaten K pecah lantaran beberapa kecamatan memisahkan diri dan bikin kabupaten sendiri bernama Kabupaten L, di mana kompleks-kompleks yang lampu jalannya mati itu termasuk dalam Kabupaten L itu. Nah, Pemda Kabupaten L-nya nggak mau urusin listrik lampu jalannya di kompleks-kompleks itu untuk sementara, soalnya mengenai lampu jalan itu masih ada “urusan yang belum selesai” oleh Kabupaten K.

“Maksudnya gimana sih?” tanya gw waktu Pak P cerita kisah itu ke gw. “Tagihan listrik lampu jalan yang dulu-dulu belum dibayar oleh Kabupaten K?”
“Nampaknya semacam itu,” kata Pak P.

Gw jadi kesiyan ke para penghuni di kompleks-kompleks itu. Mosok cuman gara-gara bupati (atau Pemda-nya? Terserah.) yang dulu belum mbayar lampu jalan, sehingga sekarang penghuninya mesti gelap-gelapan di jalan? Lha kalau ada mobil mau melintas terus ada kucing lagi tidur di jalan, gimana? Nggak kesiyan kalau kucingnya kelindes?

Rakyat biasanya nggak mau tahu mereka mau masuk kabupaten K atau L, atau mau jadi kota sekalipun. Urusan rebut-rebutan wilayah antar kabupaten cuman jadi pertikaian antara pejabat daerah. Rakyat cuman mau peduli bahwa mereka bisa hidup enak, ada listrik. Kok ya malu-maluin banget “induk” yang sekarang nggak mau bayar listrik cuman gara-gara tagihan “induk” yang dulu belum dibayar?

Menjelimetnya masalah otonomi daerah ternyata nggak cuman terjadi di daerah-daerah luar Jawa, tapi juga terjadi di daerah Jawa sendiri, bahkan di daerah urban macam Kabupaten K dan L. Gw jadi inget pas tahun lalu gw pernah ngobrol sama seorang pegawai Pemda di Cali.
Gw: “Paman, kenapa sih kok di daerah F ini susah banget mau pasang lampu jalan aja? Memangnya APBD-nya nggak cukup ya buat mbayar listrik?”
Si paman ketawa: “Gini lho. Dulu kan Kabupaten F ini bagian dari Kabupaten G, di mana listrik ke F itu dipasok dari kantor listrik di G. Tetapi terus ada otonomi daerah, di mana akhirnya F mutusin buat bikin kabupaten sendiri supaya bisa ngurusin sumber dayanya sendiri. Nah, pasokan listrik dari G ke F tuh dibatasin, coz G merasa F juga udah bagian dari dirinya lagi.”
Gw: “Itu bukan masalah dong, Paman. Kan kalau F kepingin berdiri sebagai daerah mandiri, ya mestinya udah mikirin konsekuensi bahwa F harus bisa bikin listrik sendiri dong.”
Si paman ketawa lagi: “Beberapa pejabat tidak memikirkan dampak itu dengan matang, Mbak Vicky..”

Lalu gw tanya lebih lanjut, sebenarnya kenapa sih orang pada rame-rame minta otonomi daerah. Kan lebih enak jadi bagian dari daerah yang dulu, hidup sudah terjamin.

Terus si paman nerangin bahwa, orang tuh kepingin bikin kabupaten sendiri (atau bahkan provinsi sendiri), soalnya merasa pemda yang menaunginya nggak melindunginya dengan baik. Di daerah F itu, dulu waktu masih jadi bagian dari Kabupaten G, sumber-sumber daya ekonomis diangkut semua ke ibukota G sedangkan daerah F selalu saja tertinggal. Nggak heran F memutuskan untuk separatis dan menjadi kabupaten sendiri.

Maka gw pun balik lagi ke kasus mati lampu jalan di Kabupaten L. Kenapa ya Kabupaten K masih belum beresin urusan listrik yang dulu-dulu itu? Apakah sebenarnya Kabupaten K sudah ikhlas melepas L jadi kabupaten sendiri? Lha kalau dilihat-lihat, kompleks X, Y, dan Z yang mewah-mewah itu memang sumber potensial buat narik pajak daerah, jadi sayang juga kalau dilepas, kan?

Otonomi seharusnya mensejahterakan rakyat, kan? Bukan bikin rakyat dipaksa gelap-gelapan.

*Maaf ya, semua nama di sini gw singkat pakai variabel aljabar. Soalnya gw belum tanya ke bupati-bupati yang bersangkutan, “Bapak-bapak, sampeyan semua ini sebenarnya ikhlas nggak sih melepas ‘anak’ yang kepingin berdiri sendiri itu, atau memang cuman kepingin bikin kucing yang tidur di jalan jadi kelindes?”

Foto diambil dari sini

Vicky Laurentina

I am a commercial blogger, a physician, a trader, and a mother.

21 comments

  1. Dangstars says:

    Itu sebenarnya gila jabatan saja ,,makanya ngono ngene
    Pingin dimekarin
    Punya satu pingin dua dan seterusnya…
    Eh nyambung gak yah ama artikelnya

  2. Menurut gw, Pemerintah menggunakan mindset bahwa negara adalah satu-satunya toko. Mau pegawainya lagi ngambek kek, lagi be-te kek, pembeli nggak bisa ke toko yang lain.

  3. Ariyanti says:

    Seharusnya pemerintah menggunakan mindset: Negara adalah toko, Pemerintah adalah koki & pelayan toko, Rakyat adalah pelanggan toko. Kalo pelayannya lagi sedih putus cinta, bukan berarti tokonya harus tutup, pelanggannya gak boleh dateng… Pelanggan harus dilayani sebaik2nya, gak boleh tau urusan dalam toko, apalagi kena imbasnya, karena itu bukan urusan di pelanggan (yg udah mau dateng dan mau bayar)… Sayangnya di Indonesia belum bisa kayak gitu…

  4. Aku malah ngira instalasinya beda-beda. Transmisi lampu jalan ada sendiri, transmisi rumah-rumah ada sendiri. Dooh..jadi pengen temenan sama pegawai PLN..dan sama pegawai Pemda juga.

  5. Jadi bertanya-tanya…bagaimana caranya menghentikan aliran listrik ke lampu2 yang padam itu ya? bukannya transmisinya sama dengan listrik di rumah2 sekitarnya? Jangan2 bukan masalah "ndak bayar", tapi lebih ke rusaknya aliran listrik ke lampu2 itu…kalau urusan memperbaiki yang rusak, pihak pemda biasanya baru mau bergerak kalau ada duitnya 😛

  6. Lah? Jadi prioritas duluan itu jalan protokol toh? Padahal penduduk kompleks juga ikutan mbayar pajak, tapi penerangan jalan lingkungan jadi prioritas bontot? Hueheu.. Sedih amat..

    Kalo gitu mending punya rumah di jalan protokol dong yak? Supaya ada jaminan dapet lampu jalan yang terang. Konsekuensinya, paling-paling pajak bumi dan bangunannya jadi ngelunjak, hihihi..

  7. BIG SUGENG says:

    Kalau kita cermati pada saat kita mbayar listrik itu ada unsur : Pajak Penerangan Jalan yang merupakan pajak daerah (coba yaa nanti diperhatiin rekening listrik di rumah). Biasanya itu dipakai untuk penerangan taman kota, jalan protokol saja. Antara penerimaan pajak listrik dengan rekening yang harus dibayar biasanya jauh lebih besar rekening yang harus dibayar. Makanya kadang jalan2 ada yang mati lampunya.

    Kalau lihat karena pergantian status kabupaten kemungkinan tanpa nanggung kabupaten lain saja sudah kurang apalagi nambah harus nanguung yang bukan wilayahnya.

    Lha nghgak adilnya dalah yang mbayar pajak penerangan jalan kan semua konsumen. Tetapi yang menikmati ya hanya jlan protokol dan taman kota( itulah sebabnya kadang jalan2 lingkungan ada yang menempuh jalan nggak legal berupa "nyantol" lampu meskipun untuk umum).

    Kalau untuk penerangan jalan lingkungan bisa ditempuh cara legal yaitu membuat instalasi lampu lingkungan dengan rekening listrik tersendiri. Lha nanti tinggal beban ditanggung bareng. Tapi biasanya kalau kompleks malah orangnya egois, ketika tampil kelihatan "sok gaya" begitu suruh iuran pada nggak mau/susah.

  8. Yupz, betul, Na. Saya rasa urusan otonomi daerah ini cuman akal-akalan orang yang kepingin bikin "negara kecil" aja. Tapi birokrasinya masih nyontek sama "negara sebelumnya".

  9. mawi wijna says:

    yang tak puas membuat negara kecil sendiri-sendiri, macamnya pemekaran kecamatan/kabupaten itu, tapi ujung-ujungnya…yah…birokrasi lagi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *