Pepesan Kosong Bernama Jamkesmas

Sering terjadi, pasien hamil di rumah sakit tempat saya bersekolah nggak bisa kontrol berobat lantaran nggak bisa bayar. Alasannya, karena surat asuransi pemerintah yang membayarinya berobat belum diperpanjang. Padahal, ibu hamil kan harus kontrol berobat rutin supaya kita bisa memastikan ibu dan bayi sehat wal afiat pada persalinan nanti.

Jemaah blog saya mungkin tahu bahwa Pemerintah menanggung biaya pengobatan sebagian rakyat miskin di negeri ini. Penanggungan itu dilakukan melalui asuransi bernama Jamkesmas alias Jaminan Kesehatan Masyarakat. Dengan asuransi Jamkesmas ini, pemegang kartu Jamkesmas bisa berobat gratis ke rumah-rumah sakit pemerintah. Termasuk pasien hamil pemegang kartu Jamkesmas, dia boleh kontrol hamil dan melahirkan gratis, selama kartunya masih berlaku, tentu saja.

Di lapangan, konsep gratis ini nggak berjalan semudah yang dijalankan. Kartu Jamkesmas itu cuman berlaku selama sebulan. Jika masa berlakunya habis, pemegangnya kudu perpanjang lagi ke Puskesmas. Tidak sembarang Puskesmas berwenang untuk memperpanjang kartu seseorang, karena Puskesmas yang berwenang adalah Puskesmas di kecamatan tempat orang itu tinggal. Bisa dibayangkan, seorang pemegang kartu Jamkesmas kudu dateng ke Puskesmas setiap bulan hanya untuk perpanjang masa berlaku kartunya, setiap kali dia ingin pergi berobat ke rumah sakit pemerintah.

Mungkin kedengerannya ribet karena seseorang kudu bolak-balik setiap bulan cuman buat berobat. Tapi saya memandangnya dari sisi lain. Ini seperti kamu punya kartu diskon buat karaokean di suatu tempat dugem, tapi kartu diskon itu hanya berlaku sebulan. Penyelenggara tempat karaoke tentu nggak mengharapkan kamu nyanyi gratis di situ seumur hidup, sama seperti Pemerintah nggak mengharapkan kamu miskin terus hanya untuk supaya kamu bisa berobat gratis. Karena itu dibikin setting seolah kamu cuman miskin selama “sebulan”. Moga-moga dalam sebulan, kamu bisa menabung cukup supaya kamu bisa bayar pengobatan, jadi kamu nggak usah ngejar-ngejar perpanjang kartu Jamkesmas lagi.

Tapi konsep itu tinggal mimpi karena orang ternyata lebih seneng miskin terus (baca: dibayarin Pemerintah terus-menerus) supaya bisa berobat. Saat ini, separuh lebih pasien rumah sakit tempat saya bersekolah, adalah pemegang kartu Jamkesmas yang sudah langganan berobat. Rumah sakit tempat saya bersekolah kewalahan, lantaran nombokin pasien Jamkesmas yang penyakitnya memang butuh banyak biaya, sementara Pemerintah nggak kunjung bayarin asuransi Jamkesmas yang seharusnya di-cover oleh Pemerintah. Dalam bentuk sederhana, persediaan obat-obatan di rumah sakit mulai habis karena rumah sakit kesulitan beli stok baru. Rumah sakit nggak bisa belanja obat banyak-banyak karena uang saku yang dimiliki rumah sakit sudah habis. Rumah sakit kehabisan uang, karena Pemerintah belum bayar utang asuransi Jamkesmas-nya kepada rumah sakit. Pelik.

Beberapa hari yang lalu, rumah sakit tempat saya bersekolah, dengan tenang mengumumkan bahwa penduduk miskin di Surabaya yang ingin berobat di situ, harus bayar. Soalnya, Pemerintah Kota Surabaya belum bayarkan utang Jamkesmas atas warganya ke rumah sakit. Warga Surabaya ngamuk setengah mati, coz kesannya, orang miskin dilarang sakit. Meskipun kalau ditilik-tilik, sebetulnya rumah sakit tempat saya bersekolah tidak akan sampek hati menolak pasien miskin seandainya Pemerintah-nya Surabaya mau bayarkan utang Jamkesmas-nya yang nunggak milyaran itu ke rumah sakit.

Dulu saya pernah ditanyain seorang jemaah blog saya, kenapa di negeri ini, dokter begitu pelit sekali mengijinkan orang miskin berobat gratis? Saya selalu tersenyum baca pertanyaan itu, karena pertanyaan itu menandakan jelas bahwa penanya tidak tahu situasi yang sebenarnya. Coba gantilah kata “dokter” di atas dengan kata “rumah sakit”, maka kau akan ketemu jawabannya. Di dunia ini nggak ada yang gratis, Bung. Kau bisa saja tanya-tanya gratis ke dokter, tapi untuk mendapatkan obat tentu akan ada yang harus kaubayarkan. Jika kau tidak bisa membayar obat, maka kau harus cari orang lain untuk membayarkannya untukmu. Pemerintah sudah baik hati mau membayarkan obatmu asalkan kau masuk dalam daftar pasien Jamkesmas, tinggal rumah sakit yang akan bekerja mengobatimu. Tetapi rumah sakit juga tidak akan bisa bekerja kalau Pemerintah belum membayar atas nama dirimu, gitu lho.

Dalam pendapat saya yang paling jujur, di negeri ini nggak ada orang yang miskin-miskin amat. Semiskin-miskinnya orang, kalau dia masih bisa beli rokok, maka dia nggak miskin. Kenapa? Coz berarti dia menaruh rokok sebagai prioritas lebih utama ketimbang membelikan keluarga dan dirinya sendiri beberapa bungkus nasi. Sedangkan, nggak ada sejarahnya orang bisa mati gara-gara dia nggak bisa merokok, tapi sudah banyak orang mati kelaparan gara-gara dia nggak bisa makan. Karena itu, coba tengoklah pasien-pasien Jamkesmas yang keluarganya berserakan di ruang tunggu rumah sakit, dan hitunglah berapa keluarganya yang merokok. Anda akan tahu, bahwa nggak semua pemegang asuransi Jamkesmas itu memang betul-betul miskin..

Kita ini nggak miskin duit. Melarat jelas tidak. Tapi yang sudah dipastikan, sebagian besar dari kita memang miskin mental. Miskin mental untuk menjaga diri tetap sehat. Miskin mental untuk mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Miskin mental untuk tidak bergantung kepada selembar kartu bernama Jamkesmas..

Vicky Laurentina

I am a commercial blogger, a physician, a trader, and a mother.

26 comments

  1. Aku nggak kaget. Sudah terjadi itu dulu waktu aku masih kerja di sebuah rumah sakit tipe B di Cimohay. Distributor SF berhenti memasok obat ke rumah sakitnya gegara utang nunggak. Untungnya masih rumah sakit tipe B, jadi kalau ada pasien yang nggak ada obatnya, pasien itu bisa dirujuk ke rumah sakit tipe A.

    Tapi rumah sakit tempatku sekolah sekarang itu sudah tipe A. Kalau pasien nggak bisa berobat di sini juga, dia mau dirujuk ke mana lagi?

  2. Bener banget. Pas PTT di suatu RSUD di Sumatera, apotek pemasok tiba-tiba menyetop suplai obat2an ke rumah sakit karena gak pernah dibayar hampir setahun. Yang kelimpungan dokter dan pasien, mana ada pasien yang kejang-kejang karena obat epilepsinya terpaksa distop juga.

  3. Sebenarnya masalah ini simpel aja solusinya: tinggal bayar aja utangnya, beres. Tapi, San, pelaksanaannya nggak sesimpel itu. Jika Pemkot mau bayar utang, dos-q kudu minta tanda tangan DPRD dulu. DPRD-nya belum tanda tangan soalnya DPRD-nya sibuk jalan-jalan ke Swedia, ke Bunaken, ke Pattaya, dan lain-lain yang nggak ada gunanya..

  4. Dan bersyukurlah gw karena laki gw ga ngerokok 🙂

    Ngomongin yang kaya begini mah capek Vic. gw ga mo nyalahin orang yang sakit, dokter, ato rumah sakitnya, Karena yang jelas2 salah yah Menteri pariwisata *lho???**

    yang gw mo tanya ke elu Vic, kenapa seh birokrasi di negara kita amat ruwet bin berputar2?? Pan gampang ajah. Pemrintah bayar utan, tar rumah sakit kembali melayani warga yang ga mampu. Iya kan Say?? Ato salahkah pendapat gw sebagai oang pertanian?

  5. Iya, betul, memang siyal aja kalo rakyatnya udah males, kepinginnya ngutang melulu, tau-tau ketiban penyakit genetik yang obatnya mahal pula.

    Saat ini untungnya Jamkesmas masih bersedia nanggung penyakit genetik umum yang disebutin Wijna tadi. Transfusi darah masih ditanggung, obat kanker masih ditanggung, itu sesuatu yang harus kita syukurin bahwa asuransi membuat penderita tidak harus menanggung semuanya. Tinggal masalah apakah Pemrtinah sebagai pemegang premi (pajak) yang sudah dibayarkan rakyat bersedia menyetorkannya ke rumah sakit atau enggak.

    Saya berharap keluarga para penderita genetik nggak nambah-nambah masalah dengan menyakiti dirinya sendiri (semisalnya ngebul atau malah ongkang-ongkang kaki menganggur). Sudah cukup satu orang di keluarganya harus bergantung pada obat-obatan untuk kelainan gen yang dia alamin, nggak usahlah keluarganya nambah-nambah penderitaan dengan menabung bakal stroke atau serangan jantung. Buka usaha dong ah, minimal supaya hidup rada berguna.

  6. bella sirait says:

    Bener vic, penyakit mental emng dmn2…ga cm rakyatnya, pemerintahnya apalagi…senangnya bergantung sm org lain ato bangsa lain…hasilnya rakyat yg males kerja dan negara yg suka ngutang…

  7. mawi wijna says:

    Hmm, sepanjang yang saya ketahui mbak dokter bahwa:

    1. Sakit itu mahal.
    2. Yang bikin mahal itu biaya obat dan fasilitas.

    Orang-orang miskin yang mendapat Jammkesmas, rata-rata belum mengerti cara hidup sehat. Misalnya ya itu tadi, mayoritas perokok. Kalau hidupnya sudah ndak sehat tentu bakal mengundang penyakit tow?

    Yang buat saya menjadi dilema adalah gimana kalau penyakitnya itu trgolong berat? Seperti Leukimia, Thalasemia, dll yang itu mayoritas bawaan genetik. Jelas toh perawatannya butuh biaya banyak. Jamkesmas pasti ya keteteran kalau mesti menalangi semua.

  8. Rizky, ide itu bisa banget lho diwujudkan di Indonesia. Persoalannya, berapa persen biaya kesehatan yang sangguup ditanggung Pemerintah?
    Bagaimana Pemerintah mau mempercayai sektor swasta akan betul-betul sanggup meng-cover sisa biayanya?

    Saya juga akan lebih seneng kalau semua dokter dibayar dengan harga yang sama. Kalau dokter spesialis dibayar dengan harga X, maka semua dokter spesialis harus dibayar dengan harga X, dengan penentu harga yang sama untuk semua dokter spesialis. Dengan begitu nggak akan terjadi dokter spesialis bekerja berlebihan, dan tidak ada ceritanya pasien satu terbengkalai gara-gara dokternya masih mengurusi pasien yang lain.

  9. Rizky Doc says:

    nice posting vic,

    anyway, hak kesehatan sebenarny adalah kewajiban negara sesuai dgn preambule UUD 45 "mensejahterakan kehidupan rakyat". mau orang miskin atau kaya, negara stidaknya mencover sbagian biaya berobat. Rumah sakit jg seharusnya menghentikan "komersialisasi kesehatan", karna penyakit tidak memandang kelas perawatan
    di jepang, 70% biaya berobat, mo orang asing or native, dtanggung pemerintah. bisa saja gratis, kalo ambil private insurance.dan dsini, stidakny d RS pemerintah tidak ada istilah kelas dan dokter semua dibayar profesional berdasarkan jam praktek, bukan jumlah pasien.

    mungkin ga yah di indo bisa?

  10. Hee..bapaknya Mbak Tarry juga penerima Jamkesmas? Wkwkwkwk..

    Jadi inget, dulu kami pernah dapet pasien yang perlu obat yang cukup mahal. Terus kami nanya, "Bu, Ibu punya Jamkesmas nggak? Soalnya obat ini kalo beli sendiri harganya mahal.."
    Pasiennya jawab, "Mm..iya deh. Nanti saya urusin kartu Jamkesmas atas nama saya."
    Kata kami, "Cepetan ya, Bu. Soalnya ngurus kartu Jamkesmas kan lama.."
    Pasiennya berkilah, "Tenang aja, Dok. Pasti saya cepet dapet kartu Jamkesmas-nya. Kan suami saya ketua RT.." :))

  11. Iya, kadang Dunia kedokteran dipaksa untuk berbuat kejam karna keadaan. Musti sabar 🙂

    Jamkesmas sepertinya memang bukan untuk orang miskin aja. Soale bapak saya juga punya, pdhl anaknya juga termasuk bisa cari duit (alhamdulillah). Kayaknya perlu lebih teliti ya untuk menentukan siapa yg berhak menerima JamKesMas 🙂

  12. Salam kenal balik, Nella 🙂
    Iya, kemaren sudah keluar berita bahwa Walikota akhirnya mau bayarkan utangnya ke rumah sakit kita. Jadi pasien Jamkesmas bisa berobat gratis lagi. Syukur deh, jadi mahasiswa-mahasiswa dapet pasien buat bahan belajar lagi dong 🙂

  13. drg.nella says:

    salam kenal mbak vicky, tulisannya keren!

    iya ya kasihan dengan pasien miskin di Surabaya ini, sementara pejabat2nya hidup mewah bermandikan uang rakyat.

    tapi katanya mulai nanti sudah bisa berobat gratis lagi kok..

  14. Biasanya di rumah sakit tempat saya sekolah, pasien gawat harus diobati saat itu juga, tanpa memperhitungkan apakah dia dibayari Jamkesmas atau tidak. Tentu saja pengobatannya hanya sebatas obat yang menyelamatkan nyawa, bukan obat yang berfungsi asesoris, seperti menghilangkan bekas luka, menghilangkan nyeri, dan lain-lain (yang intinya, kalau tidak diberi obat itupun orangnya tidak akan sampek meninggal).
    Sifat penanganannya juga "nombok" dulu, artinya pasien diselamatkan dulu, lalu nanti kalau sudah selamat, baru pasien ditagihin biaya atas obat-obatan yang sudah diberikan untuk menyelamatkan nyawanya.

    Ini yang sering jadi masalah buat pasien Jamkesmas, karena seringkali begitu pasiennya sudah selamat dan ditagihin biaya, pasiennya mengaku miskin dan kartu Jamkesmas-nya belum diperpanjang. Karena utang tetap harus dibayar, maka pasien ditahan di rumah sakit sampek keluarganya selesai mengurus perpanjangan kartu Jamkesmas. Proses perpanjangan ini bisa makan waktu lama, tergantung keruwetan birokrasi tempat tinggal pasien bersangkutan. Ini sebabnya sering ada berita bayi ditahan di rumah sakit sampek berhari-hari gara-gara orangtuanya nggak bisa bayar biaya rumah sakit.

    Ada yang salah dengan paradigma yang dianut bangsa kita, coz sebetulnya Pemerintah nggak harus menyediakan semua fasilitas untuk masyarakat. Kalau nggak sanggup, Pemerintah bisa aja kok kerja sama dengan sektor swasta. Pembiayaan kesehatan bisa dibantu oleh asuransi swasta, jika asuransi mau menyediakan paket asuransi dengan harga premi yang bersaing dan murah. Permasalahannya, mau nggak Pemerintah percaya bahwa sektor swasta bisa mengerjakan fasilitas-fasilitas seperti itu?

    Pasien Jamkesmas juga nggak boleh berharap bisa dilayani dengan kualitas sebagus pasien umum. Seperti yang saya bilang di atas, biaya yang dibayarkan oleh pasien akan berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diterima. Logikanya, mana yang dilayanin lebih cepat, pasien yang bayar atau pasien yang nggak bayar? Mana yang pantas dapet obat paten harga ratusan ribu, pasien yang bayar atau pasien yang nggak bayar? Untuk bisa mengerti jawabannya, ya harus balik ke urusan mental lagi. Mental miskin kok minta pelayanan yang bagus..

  15. mikhael says:

    adanya jamkesmas ini kadang bikin pusing yang berobat dan yang mengobati… seringkali pasien gawat (shock, kejang, dsb) harus tertunda mendapat infus dan obat2an ec. jamkesmasnya harus dicari dulu kesana kemari…

    saya cukup setuju kalau sebenarnya pasien jamkesmas itu bisa berobat sebagai pasien umum biasa… kalau saya perhatikan, mereka itu kadang ngga susah2 amat (punya hp qwerty, beli rokok, dsb)… hanya saja kita hidup di negeri dimana rakyat terlanjur beranggapan bahwa pemerintah harus menyediakan semuanya, mulai dari lapangan kerja sampai wc umum, termasuk pembiayaan kesehatan…

    dan ini yang paling ngeselin buat saya: kadang2 pasien jamkesmas menuntut dokter (dan para coass) untuk dapat perlakuan sebanding dengan pasien umum… kepingin dilayanin secepatnya, dapat hasil lab sesegera mungkin, dan… ngga mau dikasih obat generik karena dianggap obat warung…
    .

  16. Hehehe, seneng bisa berbagi informasi ini ke Sodara Jemaah semua. Memang masyarakat awam rata-rata cuman tahu dari sudut pandang pasien doang, yang biasanya jadi korban ketidaktahuan, dan ketidaktahuan itu menyeret-nyeret menjadi menuduh dokter. Banyak banget tuduhan pasien itu berasal dari kesalahpahaman yang hulunya adalah ketidaktahuan pasien/masyarakat. Dan tidak tahu itu karena nggak ada yang kasih informasi ke mereka kan? Akibatnya jadi seperti tuduhan malpraktek yang dibilang Ninda itu.

    Pak Joko, saya sendiri nggak paham kenapa pasien merasa diperlakukan kurang baik hanya karena maereka pasien Askes ya. Saya juga tidak tahu apakah biaya perawatan yang dibayarkan Askes itu sama besarnya dengan biaya perawatan yang dibayar oleh pasien non-asuransi atau tidak. Kita pasti mengerti bahwa biaya itu pasti akan berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diterima. Yang saya maksud kualitas di sini bukanlah kualitas obat yang diberikan, tapi lebih spesifik ke kualitas pelayanan, kualitas senyumnya suster, kualitas menu makanan rawat inap, seperti itulah..

    Galih, soal hutang asuransi yang waktu itu belum terbayar, saya juga menduga bahwa alasannya memang karena birokrasi yang ruwet. Birokratnya Pemerintah itu memang seneng mempersulit hal-hal yang mestinya bisa dibikin mudah. Persis kata Arman, "miskin moral"..

    Yunan, situasi tempatnya Yunan itu banyak juga ditemui di tempat-tempat lain di Indonesia. Di Pulang Pisau tempat saya kerja untuk PTT dulu, semua warganya punya kartu Jamkesmas, termasuk warga-warga yang tajir. Akibatnya RSUD-nya nggak pernah bisa dapet profit dan jadi susah maju..

  17. Yah begitulah mental beberapa warga indonesia..
    Lebih parah lagi di tempat saya bertugas.. Hampir semua warga Desanya Dapet fasilitas yang bernama jamkesmas.
    Bahkan ada yang punya kebun coklat, tiap hari ngerokok, Motor lebih dari satu, buka toko kelontong masih aja dapet jamkesmas…hmmmhmm siapa yang salah yah…..

    Jamkesmassss… oh Jamkesmas… Alhamdulillah… * gaya ust Maulana..

  18. galihsatria says:

    Terus kalau ditelusuri ke pemerintah, duit itu nyangkut karena urusan berkas-berkas yang belum lengkap, nyangkut di tanda tangan siapa, dll. Jadi tambah ruwet.

    Btw, artikel buagus dari sudut pandang rumah sakit. Pengetahuan semacam ini nggak akan pernah masuk dapur cetak media 🙂

  19. Joko Sutarto says:

    Untunglah saya bukan perokok jadi seandainya saya mengaku miskin masih bisa ditolerir, ya. He2.. *Just Kidding*

    Saya baru tahu sudut pandang ini dari sisi yang berbeda, dari sisi dokter dan Rumah Sakit. Jadi tahu ternyata ruwet juga urusan ini, ya Mabk Vicky. Pantas saja perlakuan pihak pegawai rumah sakit saya lihat setengah hati kalau melayani pasien asuransi Askes. Jangan-jangan juga sama kasusnya seperti Jamkesmas, belum dibayar atau ruwet klaimnya ke Pemerintah.

    Saya soalnya dulu pernah punya pengalaman buruk di RS dr Sutomo SBY, sewaktu dulu adik saya sakit dan pakai Askes PNS bapak saya. Rasanya seperti dikuyo-kuyo saja karena dianggap gak bayar.

  20. Ninda Rahadi says:

    terus kalau nggak tahu keadaan yang sebenarnya, pada akhirnya yang disalahkan dokter ya mbak. sudah capek rawan sakit, kalau salah langsung dituduh mal praktek lagi.
    ah kasihan ya para dokter beban moralnya tinggi

    oh ya mbak aku masih di malang kok, memang sering ke surabaya PP karena tes kerja 🙂

  21. Arman says:

    gua setuju ama lu vic… emang banyakan yang miskin mental, bukan miskin duit.
    ya termasuk pemerintah kita itu.. pada miskin mental dan miskin moral!

  22. Di warung kantor saya, sebungkus nasi harganya Rp 4k. Kalo dalam sehari seseorang punya Rp 10k buat beli rokok, maka sesungguhnya dia bisa beli nasi dua bungkus, itu cukup buat makan kenyang dua kali sehari. Itu nggak bisa dibilang miskin dong.

  23. Kevin says:

    saya pernah iseng2 ngitung biaya bulanan buat rokok, sehari biasanya seorang perokok habis 1 bungkus rokok.

    setahu saya , 1 bungkus rokok harganya 10ribu.
    kalau satu bulan ada 30 hari, berarti dia bisa ada uang 300ribu kalau tidak merokok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *