Aborsi pada Korban Pemerkosaan

Akhir-akhir ini lagi marak pro kontra tentang Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 yang baru ditandatangani Presiden bulan lalu. Kebetulan salah satu inti dari PP ini adalah disahkannya aborsi untuk korban pemerkosaan.

Kita tentu sudah ngerti kan bahaya yang timbul dari kehamilan hasil perkosaan:

1) Karena pemerkosanya tidak jelas latarbelakangnya, maka sang cewek nggak bisa memperkirakan apakah kira-kira si laki-laki ini punya penyakit keturunan yang bisa membahayakan si bayi. Padahal kalau sampai si bayi ternyata mengidap penyakit berat karena turunan dari si bapak dan ternyata bayi ini malah hidup sampai dewasa bersama penyakitnya, sang cewek yang terpaksa jadi ibu akan harus menanggung pengobatan si anak ini sehingga malah mengganggu kualitas hidup si ibu.

2) Keputusan untuk bersedia hamil adalah hak sang cewek. Karena hamil adalah proses yang perjalanannya sebetulnya berisiko: bisa bikin tekanan darah tinggi selama hamil, bisa bikin pendarahan waktu melahirkan, jantungnya sang cewek jadi lemah ketika melahirkan, dan lain-lain yang intinya sebetulnya bisa mematikan nyawa sang cewek. Iya, seorang perempuan bisa meninggal hanya karena hamil (dan melahirkan). Jadi kalau sang cewek nggak siap menjalani risiko kehamilan ini, ya sebaiknya nggak usah hamil. Apalagi yang hamilnya tidak sukarela, termasuk karena diperkosa.

3) Kalau ingin punya generasi bangsa yang bermutu, ya harus punya generasi anak yang otaknya sehat. Kesehatan seorang anak sebetulnya dimulai dari saat dia masih berupa janin berumur dua minggu di dalam kandungan (bukan dimulai sejak dia lahir), karena saat itulah mulainya pertumbuhan sel-sel otak. Memeliharanya tidak bisa setengah-setengah, kehamilannya harus dipantau sebulan sekali, kelahirannya harus ditolong tenaga kesehatan yang kompeten, dia harus diberi ASI langsung dari payudara ibunya selama sedikitnya enam bulan, dan dibesarkan di keluarga yang harmonis.

Untuk menghasilkan anak ini perlu biaya, dan biaya ini akan membebani sang cewek yang melahirkannya, rumah bersalin yang harus mengurus alat melahirkannya, bahkan pemerintah harus menyediakan bangku sekolah untuknya kalau nanti dia besar. Bagaimana kalau kehadiran anak ini tidak direncanakan? Berapa kerugian yang diperoleh karena harus membesarkan anak yang tidak diinginkan siapapun, padahal dengan dana yang sama kita bisa berinvestasi untuk hal-hal lain yang mungkin jauh lebih bermanfaat?

Pemerkosaan bukan cuma menyusahkan korbannya, tapi juga menyusahkan pemerintah, dan pada akhirnya, menyusahkan rakyat. Karena menimbulkan ledakan penduduk yang tidak perlu. Bayangkan kita harus berebut bangku sekolah dan lowongan pekerjaan dengan anak hasil pemerkosaan. Mau suruh si anak homeschooling dan jadi wirausaha sendiri?

Makanya diadakan Peraturan Pemerintah nomor 61/2014 sebagai bagian dari perundang-undangan untuk melindungi korban pemerkosaan. Korban itu nggak cuman ceweknya yang diperkosa lho, tapi juga termasuk anak hasil perkosaan itu. Karena anak ini jelas tidak akan dinafkahi oleh ayahnya.

Kecuali sang pemerkosa mau bertanggung jawab untuk menafkahi si anak sampai besar, tapi emang ada pemerkosa ginian?

“Baiklah, Nak. Aku sudah memperkosa ibumu dan kini aku akan menyekolahkanmu dan mengajarimu memancing ikan mujaer.”
“Baik, Ayah!” kata sang anak hasil perkosaan dengan riang gembira.

Bah.

***