Oh ya, saya pikir tetap penting buat tim sukses mengunjungi rakyat sampai ke pelosok. Itulah sebabnya capres diajukan melalui mekanisme partai. Partai itu sendiri kan lambang aspirasi rakyat, yang syarat pendiriannya aja kudu punya DPP cabang di seluruh provinsi Indonesia. DPP-DPP inilah yang tugasnya mestinya jadi tim sukses untuk mempromosikan program-program kerja dari capres yang bersangkutan kepada rakyat di level akar rumput. Kalo tim sukses DPP partai pendukung di tingkat provinsi dan kabupaten nggak mengiklankan sampai level rakyat kecil, ya mana kenal rakyat kepada sang capres?

Justru kalo DPP tingkat akar rumput rada kreatif, nggak perlu ngandalin listrik atau tivi buat kampanye. Bisa pake metode gambar, selebaran, dan lain-lain. Kan DPP cabang itu lebih kenal sama kondisi rakyatnya, ya mestinya bisa menyesuaikan dong. Mau nungguin PLN ganti manajemen supaya rakyat bisa nonton kampanye di tivi, kapan beresnya??

Eh iya, siapa sih tuh yang dibanding-bandingin sama cicak dan buaya? Kok manusia disamain dengan reptil, mbok yang rada bagusan dikit napa? Hahaha!

Ntie kalo saya ketemu Suhei, disalamin deh dari Jemaah semua..

tapi gw setuju kalo PLN itu adalah aset terpenting untuk melancarkan upaya mencerdaskan bangsa

Itulah dilemanya demokrasi one man one vote. Satu suara dari orang semacam Pak Suhei sama nilainya dengan satu suara seorang pemilih kritis yang memilih berdasarkan hasil pengamatan track record dan kapabilitas kandidat presiden.

Dengan sistem perwakilan, hal tersebut bisa diatasi karena yang memilih presiden adalah anggota DPR yang mewakili rakyat, dan diharapkan para anggota DPR yang "notabene" terpelajar ini bisa memilih dengan pertimbangan rasional dan objektif. Tapi ternyata dalam prakteknya, hal tersebut tidak terjadi,karena para anggota DPR ternyata lebih "rawan" sogok. Apalagi lebih mudah "menyogok" dan " dagang sapi" dengan satu anggota DPR daripada menyogok ratusan ribu rakyat yang diwakilinya.

Saat ini,walaupun anggota DPR sudah tidak lagi memilih presiden karena adanya sistem pemilihan langsung,praktek jual beli suara di kalangan anggota DPR masih sering terjadi dalam fit and proper test pejabat negara.

Shogun eh anggota DPR kok dilawan hehehe…jangan-jangan nanti mereka ngomong Cicak Kok Mau Melawan Buaya hahahahaha