Tapi rumah sakit tempatku sekolah sekarang itu sudah tipe A. Kalau pasien nggak bisa berobat di sini juga, dia mau dirujuk ke mana lagi?

Ngomongin yang kaya begini mah capek Vic. gw ga mo nyalahin orang yang sakit, dokter, ato rumah sakitnya, Karena yang jelas2 salah yah Menteri pariwisata *lho???**

yang gw mo tanya ke elu Vic, kenapa seh birokrasi di negara kita amat ruwet bin berputar2?? Pan gampang ajah. Pemrintah bayar utan, tar rumah sakit kembali melayani warga yang ga mampu. Iya kan Say?? Ato salahkah pendapat gw sebagai oang pertanian?

Saat ini untungnya Jamkesmas masih bersedia nanggung penyakit genetik umum yang disebutin Wijna tadi. Transfusi darah masih ditanggung, obat kanker masih ditanggung, itu sesuatu yang harus kita syukurin bahwa asuransi membuat penderita tidak harus menanggung semuanya. Tinggal masalah apakah Pemrtinah sebagai pemegang premi (pajak) yang sudah dibayarkan rakyat bersedia menyetorkannya ke rumah sakit atau enggak.

Saya berharap keluarga para penderita genetik nggak nambah-nambah masalah dengan menyakiti dirinya sendiri (semisalnya ngebul atau malah ongkang-ongkang kaki menganggur). Sudah cukup satu orang di keluarganya harus bergantung pada obat-obatan untuk kelainan gen yang dia alamin, nggak usahlah keluarganya nambah-nambah penderitaan dengan menabung bakal stroke atau serangan jantung. Buka usaha dong ah, minimal supaya hidup rada berguna.

1. Sakit itu mahal.
2. Yang bikin mahal itu biaya obat dan fasilitas.

Orang-orang miskin yang mendapat Jammkesmas, rata-rata belum mengerti cara hidup sehat. Misalnya ya itu tadi, mayoritas perokok. Kalau hidupnya sudah ndak sehat tentu bakal mengundang penyakit tow?

Yang buat saya menjadi dilema adalah gimana kalau penyakitnya itu trgolong berat? Seperti Leukimia, Thalasemia, dll yang itu mayoritas bawaan genetik. Jelas toh perawatannya butuh biaya banyak. Jamkesmas pasti ya keteteran kalau mesti menalangi semua.

Saya juga akan lebih seneng kalau semua dokter dibayar dengan harga yang sama. Kalau dokter spesialis dibayar dengan harga X, maka semua dokter spesialis harus dibayar dengan harga X, dengan penentu harga yang sama untuk semua dokter spesialis. Dengan begitu nggak akan terjadi dokter spesialis bekerja berlebihan, dan tidak ada ceritanya pasien satu terbengkalai gara-gara dokternya masih mengurusi pasien yang lain.

anyway, hak kesehatan sebenarny adalah kewajiban negara sesuai dgn preambule UUD 45 "mensejahterakan kehidupan rakyat". mau orang miskin atau kaya, negara stidaknya mencover sbagian biaya berobat. Rumah sakit jg seharusnya menghentikan "komersialisasi kesehatan", karna penyakit tidak memandang kelas perawatan
di jepang, 70% biaya berobat, mo orang asing or native, dtanggung pemerintah. bisa saja gratis, kalo ambil private insurance.dan dsini, stidakny d RS pemerintah tidak ada istilah kelas dan dokter semua dibayar profesional berdasarkan jam praktek, bukan jumlah pasien.

mungkin ga yah di indo bisa?